Peristiwa banjir bandang yang melanda Kota Mataram pada hari Minggu, 6 Juli 2025 lalu, menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi kita semua, terkhusus bagi para penggiat bencana. Dengan skala yang digambarkan sebagai yang terparah dalam empat puluh tahun terakhir, kejadian ini menjadi pengingat penting akan kompleksitas tantangan lingkungan dan tata kelola yang perlu kita hadapi. Data dari berbagai sumber menyebutkan puluhan ribu jiwa terdampak, ratusan mengungsi, dan kerugian infrastruktur yang tidak sedikit. Pertanyaan paling sederhana yang  mengemuka di antara kita adalah ‘apakah banjir seperti ini akan kembali terjadi?’. Pertanyaan lainnya yang lebih kompleks adalah ‘bagaimana kita dapat merespons secara efektif dan mengambil pelajaran berharga dari pola berulang yang terus membayangi kota ini?”

Mataram: Kota dengan Ancaman Ganda yang Berulang

Kota Mataram adalah kota dengan sejarah yang akrab dengan banjir. Kita masih ingat bagaimana hujan deras pada 9 Januari 2009 merendam ratusan rumah di Kelurahan Abian Tubuh dan Dusun Cermen Pagutan, atau luapan Sungai Ancar dan Unus yang kembali memicu banjir di Kecamatan Sekarbela pada 7 April 2020. Namun, cerita tentang banjir Mataram tak lengkap tanpa menyinggung ancaman ganda dari sisi laut: banjir rob. Sebagai kota pesisir, Mataram secara historis telah menghadapi erosi pantai dan banjir rob akibat kenaikan muka air laut, sebuah fenomena yang ironisnya dapat terjadi hampir sepanjang tahun, baik di musim hujan maupun kemarau. Ingatlah 7 Desember 2021, ketika banjir rob memaksa 30 KK di Bagek Kembar mengungsi, atau gelombang pasang pada 26 Mei 2021 dan 21 Februari 2008 di Lingkungan Bintaro Jaya, Ampenan. Yang terdekat, banjir 6 Juli 2025 lalu dengan skala yang melampaui kejadian-kejadian sebelumnya, tentunya harus menjadi pengingat penting bagi kita semua. Kejadian berulang ini adalah isyarat bahwa upaya mitigasi yang telah dilakukan mungkin belum sepenuhnya memadai, atau belum mampu mengimbangi tekanan perubahan lanskap perkotaan dan aktivitas masyarakatnya, serta tentunya dinamika perubahan iklim yang semakin intens dan susah diprediksi.

Anatomi Bencana 2025: Ketika Alam dan Tantangan Struktural Bersatu

Banjir 6 Juli 2025 dipicu oleh curah hujan ekstrem, mencapai 111 milimeter, yang dikategorikan sebagai hujan lebat. Fenomena “kemarau basah” di NTB semakin memperparah situasi ini. Artinya bahwa pola iklim telah bergeser dan kesiapsiagaan haruslah sepanjang tahun, tidak bisa lagi dilakukan pada jadwal-jadwal tertentu saja. Curah hujan tinggi ini memicu luapan Sungai Ancar dan Sungai Unus, merendam enam kecamatan utama: Sandubaya, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, dan Ampenan. Dampak yang ditimbulkan cukup signifikan: 7.676 Kepala Keluarga atau sekitar 30.681 jiwa terdampak, 15 orang luka-luka, dan 520 jiwa mengungsi. Kerugian infrastruktur juga besar, termasuk 9 rumah rusak berat, robohnya tembok TPST Sandubaya, dan puluhan mobil terseret arus. Lebih mengkhawatirkan lagi, temuan Dinas Kesehatan mengenai pencemaran air sumur oleh bakteri E. coli pasca-banjir menimbulkan potensi risiko kesehatan yang perlu diwaspadai dan ditangani dengan sigap.

Namun, curah hujan lebat hanyalah pemicu. Akar masalahnya terletak pada tantangan struktural yang telah lama berkembang. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dengan tepat mengidentifikasi tiga masalah utama: pendangkalan sungai, tumpukan sampah, dan kondisi jembatan yang terlalu rendah. Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR NTB, Lalu Kusuma Wijaya, bahkan menyebutkan bahwa kedalaman sungai yang dulunya 5 meter kini hanya tersisa 3 meter akibat pendangkalan. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi, menambahkan bahwa penyempitan badan sungai dan lemahnya penegakan aturan tata ruang adalah faktor krusial. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan dan perawatan infrastruktur secara rutin, serta  juga pentingnya komitmen pada penegakan regulasi terkait tata ruang.

Siklus Pengelolaan Bencana: Dari Tanggap Darurat hingga Mitigasi Jangka Panjang

Pengelolaan bencana yang efektif melibatkan serangkaian tahapan yang saling terkait, mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana. Mataram telah menunjukkan respons yang beragam dalam siklus ini.

Pada tahap tanggap darurat, yang terjadi saat bencana melanda, Pemerintah Kota Mataram patut diapresiasi atas respon cepatnya. Segera setelah kejadian, Wali Kota H. Mohan Roliskana menginstruksikan penanganan cepat, termasuk evakuasi warga rentan, khususnya lansia, dan distribusi bantuan logistik esensial seperti makanan siap saji, selimut, dan tikar. Dapur umum dan posko tanggap darurat segera didirikan untuk melayani kebutuhan warga terdampak. Koordinasi multi-pihak yang sigap melibatkan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Penetapan status tanggap darurat selama dua minggu juga memungkinkan mobilisasi sumber daya yang lebih terarah.

Setelah fase darurat, tahap pemulihan jangka pendek segera dilakukan. Pembersihan material sisa banjir di aliran sungai dan saluran drainase menggunakan alat berat, serta menggalakkan gotong royong di lingkungan warga. Layanan kesehatan juga terus disediakan bagi warga terdampak, mengingat potensi risiko kesehatan dari pencemaran air sumur. Pemkot Mataram telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp6 miliar untuk penanganan pasca banjir dan berencana membangun 30 unit hunian sementara (huntara) bagi korban yang rumahnya rusak.

Namun, perhatian utama kini perlu dialihkan pada perumusan tahap mitigasi dan kesiapsiagaan jangka panjang, yang merupakan area krusial untuk mencegah terulangnya bencana serupa. Ada dua pendekatan utama yang harus diintegrasikan secara holistik.

Pertama, mitigasi struktural, yang berfokus pada intervensi fisik. Secara garis besar, ada dua kegiatan yang harus dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir: menahan air di hulu dan mempercepat aliran ke hilir. Untuk menahan air di hulu, dapat dilakukan dengan investasi pada infrastruktur dan aktivitas yang memperlambat aliran air dan meningkatkan kapasitas penyerapan tanah. Kerjasama dengan Kabupaten Lombok Barat menjadi penting dilakukan di tahap ini. Pembangunan bendungan atau sejenisnya di hulu dapat mengendalikan debit air dan sedimen. Pembuatan embung dan sumur resapan, seperti yang telah diteliti kelayakannya di Mataram, sangat krusial untuk menambah cadangan air tanah dan mengurangi limpasan. Rencana pembangunan kolam retensi di enam kecamatan Mataram adalah langkah maju yang harus segera direalisasikan. Lebih dari itu, menjaga kelestarian hutan dan mengendalikan konversi lahan di daerah hulu merupakan pondasi penting. Rehabilitasi hutan, terutama di daerah rawan longsor, sangat penting karena daerah tangkapan hujan yang baik akan mengurangi volume air yang langsung mengalir ke bawah. Masyarakat juga harus dilarang menebang pohon dan mengubah lahan di lereng menjadi ladang, kebun, atau permukiman, serta perlu dilakukan reboisasi lahan kritis dengan tanaman berakar dalam untuk jangka panjang. Kerusakan ekosistem di hulu terbukti berkontribusi pada peningkatan risiko banjir (di hilir), sehingga menjaga daerah resapan air adalah kunci untuk menekan produksi sedimen dan mengendalikan aliran air. Sementara itu, untuk mempercepat aliran air ke laut di sisi hilir, kita harus memastikan air dapat mengalir tanpa hambatan. Normalisasi dan pelebaran sungai, termasuk pengerukan sedimen secara berkala sangat penting untuk dilakukan. Pembersihan sampah yang menyumbat aliran sungai dan drainase perlu menjadi bagian dari kebiasaan kolektif, bukan hanya respons pasca-bencana. Perbaikan dan peninggian jembatan yang menghambat aliran air juga penting. Untuk ancaman rob, pembangunan tembok laut raksasa, seperti yang diusulkan di kota-kota pesisir lain, mungkin perlu juga dipertimbangkan.

Kedua, mitigasi non-struktural dan kesiapsiagaan, yang berfokus pada perencanaan dan sistem peringatan dini. Semua upaya teknis ini tidak akan optimal tanpa kerangka perencanaan tata ruang yang kuat. Pemerintah Kota Mataram perlu secara konsisten melaksanakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berbasis risiko bencana. Termasuk diantaranya mencakup kebijakan untuk tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan di area-area yang memiliki risiko banjir tinggi, atau di lokasi yang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap bencana di masa mendatang, seperti bantaran sungai atau daerah resapan air. RDTR harus menjadi acuan utama dalam mengendalikan pembangunan kota sesuai dengan tujuan mitigasi bencana. Untuk memastikan akurasi perencanaan banjir, pembuatan RDTR harus didukung oleh data geospasial resolusi tinggi. Penggunaan teknologi LiDAR (Light Detection and Ranging) untuk mendapatkan data elevasi yang presisi dapat dipertimbangkan. Data LiDAR memungkinkan pemetaan geometri sungai dengan detail tinggi, analisis kemiringan dan kontur daerah aliran sungai, serta identifikasi perubahan aliran dan endapan sedimen. Dengan model elevasi digital (DEM) yang akurat dari data LiDAR, simulasi hidrodinamik dapat dilakukan untuk memetakan genangan banjir secara tepat, sehingga perencanaan pengendalian banjir dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Selain itu, dalam jangka pendek, pembangunan sistem monitoring bencana banjir merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini paling tidak  dapat diwujudkan melalui pemasangan rain gauge (pengukur curah hujan otomatis atau AWS – Automatic Weather Station) di hulu sungai untuk memantau intensitas hujan di hulu secara real-time. Bersamaan dengan itu, pemasangan AWLR (Automatic Water Level Recorder) di sepanjang sungai, khususnya di titik-titik pantau utama di sisi hulu, akan memberikan data ketinggian air sungai yang akurat. Data dari alat-alat ini akan menjadi dasar bagi sistem peringatan dini (EWS – Early Warning System) yang lebih canggih, agar pengambilan keputusan dalam rangka  evakuasi dan respons darurat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

Disamping itu, pelibatan masyarakat melalui pembentukan Forum Relawan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah inisiatif positif yang menunjukkan pergeseran ke arah pendekatan proaktif dan partisipatif. Banjir ini harus menjadi momentum untuk menyiapkan konsep pembangunan kota yang tahan bencana. Sebagai ibukota provinsi, Mataram tidak dapat lagi hanya bersikap reaktif terhadap banjir. Kita perlu mengambil langkah proaktif, konsisten dalam penerapan aturan tata ruang, dan berinvestasi pada solusi infrastruktur yang komprehensif dari hulu ke hilir dengan didukung oleh sistem monitoring dan peringatan dini yang sesuai kebutuhan. Dengan pendekatan yang melibatkan semua pihak (termasuk Kabupaten Lombok Barat) dan komitmen politik yang kuat, Mataram dapat menjadi contoh kota pesisir yang tangguh terhadap bencana. Tulisan ini  adalah ajakan untuk bertindak, demi masa depan yang lebih aman untuk kita semua.

Opini ini dimuat di Refleksi Banjir Mataram 2025 — Menuju Kota Tangguh Bencana – ANTARA News Mataram