Lalu Muhamad Jaelani

Di panggung global pendidikan tinggi, peringkat universitas dunia telah menjadi tolok ukur utama kesuksesan dan daya saing sebuah bangsa. Peringkat yang tinggi tak hanya membawa kebanggaan, tetapi juga membuka pintu bagi pendanaan, kolaborasi internasional, dan menarik talenta terbaik. Namun, keberhasilan ini hanya sah jika dibangun di atas satu fondasi utama: Integritas Penelitian—sebuah komitmen terhadap kejujuran, transparansi, dan etika dalam setiap langkah penciptaan ilmu pengetahuan.

Sayangnya, ambisi untuk naik peringkat secara cepat telah melahirkan cara yang kurang elok. Di kancah global, praktik “mengakali sistem” (gaming the system)—mulai dari memproduksi publikasi berkualitas rendah hingga manipulasi kutipan—kini menjadi ancaman serius.

Kekhawatiran global ini kini merambat hingga ke ekosistem akademik Indonesia. Laporan terbaru yang menyoroti risiko kecurangan penelitian dunia menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan: Sejumlah kampus terkemuka di Indonesia masuk dalam kategori ‘red flag’ atau berisiko tinggi terhadap praktik manipulatif. Penemuan ini bukan sekadar aib bagi institusi, melainkan alarm bahaya bagi kredibilitas ilmu pengetahuan nasional secara keseluruhan.

Perang Global Melawan Kecurangan Akademik

Lembaga pemeringkat seperti Times Higher Education (THE) berupaya keras memastikan bahwa skor diperoleh melalui prestasi kinerja nyata, bukan tipuan. Mereka telah merancang metodologi yang kompleks untuk melawan kecurangan.

Salah satu fokus utama adalah menegakkan kualitas di atas kuantitas. Metodologi dirancang memberikan bobot jauh lebih besar pada dampak dan kualitas penelitian daripada sekadar jumlah publikasi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kecenderungan universitas yang hanya “mencetak” banyak artikel ilmiah. Mengejar jumlah saja.

Dalam konteks penanganan data bermasalah, lembaga pemeringkat melakukan pendekatan yang ketat. Artikel yang ditarik (retracted articles) dan jurnal-jurnal yang dikeluarkan dari database karena gagal memenuhi standar kualitas (jurnal discontinue) dikeluarkan dan tidak disertakan dalam perhitungan skor akhir peringkat. Tingginya proporsi artikel yang ditarik atau publikasi di jurnal yang dihentikan dalam total output sebuah kampus adalah yang menjadi indikator risiko “red flag”—sebuah sinyal untuk penyelidikan mendalam, meskipun artikel-artikel itu sendiri sudah difilter keluar dari perhitungan skor utama.

Isu yang lebih rumit adalah kutipan diri sendiri (self-citation). Untuk mengatasinya, lembaga pemeringkat menggunakan metrik “pengaruh penelitian” yang menilai kualitas dari makalah yang mengutip, sebagai upaya menyingkirkan kartel kutipan sambil tetap menghargai inovasi yang sah.

Menggugat Metrik: Ketika Pengawasan Global Menjadi Bias

Namun, upaya menjaga integritas ini membawa konsekuensi tidak terhindarkan dan memicu kritik. Banyak ahli berpendapat bahwa alat ukur global ini membawa bias yang justru merugikan universitas di negara-negara berkembang. Kritik utama adalah pada ketergantungan berlebihan pada database komersial seperti Scopus, yang memiliki bias kuat terhadap jurnal berbahasa Inggris, terutama yang terbit di Barat. Institusi Indonesia sering dipaksa memprioritaskan publikasi di jurnal asing, meskipun penelitian mereka memiliki relevansi domestik yang jauh lebih besar. Praktik ini dinilai sebagai bentuk kolonialisme akademik, mengesampingkan ilmu pengetahuan lokal demi skor peringkat.

Metode penanganan self-citation juga dikritik karena terlalu kaku. Dalam bidang ilmu yang sangat spesialis atau baru—misalnya, penelitian mengenai flora endemik di Indonesia—peneliti seringkali terpaksa mengutip karya mereka sendiri karena merekalah yang paling ahli.

Ketika sistem peringkat menghilangkan atau mengurangi bobot kutipan ini, penelitian yang otentik dan terspesialisasi justru diabaikan dan dihukum.

Terakhir, metrik integritas saat ini cenderung terlalu reaktif dan menghadirkan hukuman kolektif. Kasus kecurangan atau penarikan artikel biasanya dilakukan oleh individu, tetapi metrik “research integrity” menghukum seluruh institusi, termasuk peneliti lain yang berintegritas tinggi. Dengan fokus pada hasil akhir yang buruk, metrik ini juga gagal menilai kualitas proses penelitian yang sebenarnya, seperti transparansi data dan kepatuhan etika internal kampus.

Jalan Keluar dari Dilema Integritas

Universitas-universitas Indonesia berada dalam dilema akut. Mereka harus membersihkan diri dari praktik-praktik curang untuk menghindari label “red flag” global, tetapi mereka dipaksa bersaing menggunakan metrik yang terkadang bias dan tidak sensitif terhadap konteks regional mereka.

Untuk mengatasi krisis ini, aksi harus dilakukan secara simultan. Institusi harus segera melakukan audit internal yang transparan dan secara tegas menegakkan Kode Etik Penelitian dengan konsekuensi nyata. Prioritas harus dialihkan dari obsesi pada jumlah publikasi asing ke kualitas, relevansi, dan dampak sosial nyata dari riset yang dilakukan. Pada saat yang sama, Indonesia perlu bersuara di forum internasional, mengadvokasi lembaga pemeringkat untuk mengembangkan metrik yang lebih inklusif, yang menghargai penelitian berbahasa lokal dan menilai etika proses, bukan hanya hasil akhir. Hanya dengan memulihkan kejujuran dan etika sebagai nilai tertinggi, Indonesia dapat menyelamatkan kredibilitas akademik internasionalnya.